8 Okt 2018 Permen LH No.30 Tahun 2009 Download, Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 355) 36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); Peraturan Terkait Lingkungan Hidup Dec 24, 2014 · Permen LH No. 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 ini terkait perizinan yang meliputi : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN … Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan >1.000 35 115 30 0,5 1 8 0,3 3 6 - 9 200 Deviasi 2* 100
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN … Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. -6- Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan dalam 30 Pistia stratiotes L. … Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL/UPL) dan/atau izin lingkungan √ PERMEN NSPK B3-Tata Laksana 30 2009 peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 30 tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah menteri negara lingkungan hidup, menimbang a. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
PERMENLH NO. 30 TH. 2009 - DPMPTSP NTB peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 30 tahun 2009 tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah menteri negara lingkungan hidup, menimbang : a. PERMEN LH No.13 Tahun 2009 - Fakultas HUKUM Unsrat PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, 30. Unit pentawaran (Sweetening Unit) adalah unit proses yang memisahkan H 2S dan/atau CO 2 dari aliran gas kecut (sour PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006 s/d … PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2009. pdf Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009 tentang Program ADIPURA (download di sini) (Menggantikan Permen No.99 Tahun 2006 tentang Program ADIPURA dan Permen No.14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIPURA)
SALINAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN … NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan … KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP … MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : 30 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri berwenang memerintahkan kepada SALINAN - Pelatihan Lingkungan
PERMEN LH NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG WAJIB AMDAL BAGI EKSPLOITASI SUMBERDAYA PERAIRAN Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Menurut Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
